Apa Sistem Pemerintahan Di Negara Filipina
Apa Sistem Pemerintahan Di Negara Filipina – Filipina adalah negara yang terkurung daratan yang berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia. Pada abad ke-16, Filipina hadir sebagai negara berlatar belakang Islam, sedikit dipengaruhi oleh budaya India. Filipina adalah koloni Spanyol pada tahun 1935. Kemudian pada tahun 1935, Filipina dikuasai oleh Amerika Serikat dan menjadi Commonwealth of Nations di bawah Amerika Serikat. Selama Perang Dunia II, Filipina dikuasai oleh Jepang, dan baru pada tanggal 4 Juli 1946 Filipina menjadi negara merdeka dengan struktur republik.
4 Berdasarkan sifat Republik Filipina yang dipimpin oleh Presiden. Presiden adalah pemimpin negara. Kepala pemerintahan. Presiden dipilih dan memimpin pemerintahan selama enam tahun. Jenis pemerintahan: negara satu partai dan sistem presidensial. Legislatif Filipina memiliki dua majelis, Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dua anggota terpilih. Senat memiliki 24 senator yang menjabat selama enam tahun, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tidak lebih dari 250 anggota Kongres yang menjabat selama tiga tahun. Sistem peradilan nasional dipimpin oleh Mahkamah Agung, dengan 14 hakim dan semua hakim agung diangkat oleh Presiden.
Apa Sistem Pemerintahan Di Negara Filipina
Singapura adalah republik, kepala negara adalah presiden dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Singapura menggabungkan demokrasi parlementer dengan republik nasional. Kepala Negara adalah Presiden yang dipilih berdasarkan Undang-Undang Presiden yang mulai berlaku pada tanggal 30 November 1991. Ini menyatakan bahwa pemilihan presiden diadakan setiap enam tahun dengan hak pilih universal. Perdana menteri, yang mengepalai kabinet yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, dipilih oleh para pemimpin partai dengan mayoritas di parlemen.
Hubungan Filipina Dengan Timor Leste
6 Singapura memiliki sistem multi partai dengan 20 partai politik utama, Partai Aksi Rakyat. Konstitusi Singapura mengabadikan sistem politik negara demokratis. Partai Aksi Rakyat (PAP) mengontrol proses politik dan telah memenangkan kekuasaan parlementer di setiap pemilihan sejak kemerdekaan pada tahun 1959. cabang administrasi Ada badan legislatif dan pengadilan yang dikendalikan oleh Konstitusi Singapura. Pemerintah diatur oleh Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri dan Kabinet diangkat oleh Presiden dari antara anggota Parlemen. Semua anggota pemerintah bertanggung jawab kepada Parlemen.
Bentuk Pemerintahan : Republik Bentuk Pemerintahan : Perorangan Sistem Pemerintahan : Presiden di bawah Republik Demokratik Azerbaijan. Parlemen adalah otoritas negara tertinggi, dan jabatan menteri adalah presiden. Ketua Kepala Pertahanan Tentara Negara. Senjata dan Perwira. Setelah Presiden bertemu dengan Milli Mejlis (MM), Perdana Menteri (MM) diangkat oleh Dewan Menteri. memilih Jaksa dan Ketua Mahkamah (kecuali Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Niaga); . Presiden dipilih selama lima tahun dan dua periode. Presiden mengangkat menteri dan perdana menteri diangkat sebagai kepala kabinet. Masa jabatan pemerintahan akan berakhir ketika presiden baru terpilih.
Ada 80 distrik administratif yang disebut distrik. Setiap kepala ditunjuk oleh dewan eksekutif (direktur). Azerbaijan adalah republik merdeka dengan nama lengkap Nakhchivan Autonomous Republic (NAR). NAR memiliki parlemennya sendiri (dikenal sebagai Ali Majlis); Ia memiliki cabang eksekutifnya sendiri dan yudikatifnya sendiri. Namun, konstitusi Azerbaijan bergantung pada keputusan pengadilan dan parlemen Azerbaijan, yang memiliki kekuasaan di NAR. Secara umum, NAR ini mirip dengan kategori Kelas I dan II di Indonesia berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004.
10 Kehidupan politik Republik Demokratik Azerbaijan didominasi oleh Partai Musawat yang memenangkan pemilihan Majelis Konstituante tahun 2011. Musawat adalah partai terbesar di parlemen beranggotakan 125 orang, dengan 38 anggota dan beberapa partai independen. Republik ini diperintah oleh koalisi lima anggota yang dibentuk oleh koalisi antara Musavat dan partai lain, termasuk blok Ehrar dan Partai Sosial Demokrat Muslim. Ittihad adalah partai oposisi utama dan anggotanya tidak berpartisipasi dalam pembentukan kabinet kecuali kabinet tersebut adalah perdana menteri terakhir.
#Apa #Sistem #Pemerintahan #Negara #Filipina